Video Conference BPPT bersama Dikti dan BPTIK UR
"Menuju Pemilu Elektronik di Indonesia: Peluang dan Tantangan"
Pekanbaru, www.unri.ac.id - TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang semakin berkembang pesat, memacu tiap lini dan sektor untuk semakin meningkatkan performa. Tidak terkecuali dalam kehidupan demokrasi pada umumnya dan politik pada khususnya. Terlebih Indonesia yang sering dihadapkan pada pesta demokrasi atau Pemilu, terutama dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada.
Mengingat pemilu merupakan salah satu agenda penting dalam memilih para pemimpin disetiap periode pembangunan, sementara disisi lain, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah komponen penting dalam mendorong dan mempercepat pembangunan yang dapat membawa masyarakat dalam kondisi sejahtera, demokratis berdaya saing dan bermartabat, oleh karna itu, BPPT (Badan Pengkajian Penerapan Teknologi) bersama Dikti (Direktorat Jendral Perguruan Tinggi) menaja kegiatan “Dialog Nasional Menuju Pemilu Elektronik di Indonesia: Peluang dan Tantangan, yang berlangsung di Jakarta pada Selasa Tanggal 3 Juli 2012.
Acara dialog nasional tersebut selain berformat dialog langsung juga dilaksanakan via Video Conference (Vicon) dengan site undangan dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Universitas Riau (UR). Acara tersebut membahas berbagai aspek yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Pembicara kunci berasal dari Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum, Kemendagri terkait E- KTP untuk Pemilu, Mahkamah Konstitusi terkait Legalitas pemilu elektronik. Dialog ini akan membahas beberapa aspek meliputi: 1) Kebijakan, dan kesiapan daerah dalam penerapan Pemilu Elektronik, dan 2) Kesiapan dan ketersediaan teknologi, industri nasional serta kesiapan masyarakat dalam meyongsong penerapan Pemilu Elektronik.
Universitas Riau dalam hal ini BPTIK (Badan Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi) sebagai site undangan turut melibatkan beberapa instansi terkait seperti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan KPU Provinsi Riau. Turut hadir mewakili FISIP adalah DR. Khairul Anwar, M.Si (ketua prodi jurusan S2 Ilmu Politik UR), Sekretaris jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UR yakni Auradian Marta, S.IP, MA, perwakilan BEM UR dan beberapa mahasiwa, acara via Video Conference tersebut berlangsung di ruang Video Conference UPT Komputer Kampus Panam.
Dalam pembukaannya, Kepala BPPT menyatakan bahwa dengan diimplementasikannya e-voting (Pemilu Elektronik) sebenarnya bisa mengurangi pengeluaran dan biaya pesta demokrasi. e-voting malah telah dilakukan dibanyak negara maju seperti Venezuela, Brazil, India, Amerika Serikat dan Filipina. “Kita perlu mempersiapkan grand design, standarisasi penilaian, kesiapan sumberdaya manusia, serta tidak kalah pentingnya kesiapan industri dalam negeri yang akan menjadi pendukung dari terselenggaranya pemilihan secara e-voting tersebut” ucap Kepala BPPT Marzan A Iskandar.
Lebih lanjut, sosialiasi e-voting di Indonesia telah dilaksanakan di Jakarta, Pandeglang, Gorontalo, Madeglang dan beberapa kota. Dari hasil polling yang dilakukan, 99% responden menyatakan bahwa e-voting mudah untuk dilakukan dan jauh lebih efesien.
Auradian Marta, S.IP, MA disela-sela acara menambahkan bahwa “Penggunaan IT dalam penyelenggaraan Pemilu pada dasarnya baik, namun yang menjadi catatan penting adalah perlunya persiapan yang matang sebelum penggunaan IT tersebut. Jika kita lihat penggunaan IT ini dari sisi penyerapan dana sangat luar biasa baik untuk penyediaannya maupun maintenancenya, nah ini yang harus dikalkulasikan oleh pemerintah. Jangan sampai malah penggunaan IT yang sebenarnya bertujuan agar lebih efesien dan efektif malah menjadi sebaliknya. Demokrasi membutuhkan biaya yang besar oleh karna itu sejatinya prasyarat demokrasi haruslah masyarakatnya yang lebih dahulu sejahtera baru dapat berdemokrasi dengan baik”, ucap dosen sekaligus sekretaris jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau tersebut. (Hizra Marisa – BPTIK UR)
Dosen dan Mahasiswa tengah mengikuti proses video conference Dialog Nasional
Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan UR: Auradian Marta, S.IP, MA (kiri depan) dan Ketua Prodi S2 Ilmu Politik UR: DR. Khairul Anwar, M.Si (kanan depan)
